Karena kelambanan Polri menangani kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok, setidaknya ratusan ribu —bila tidak mau dikatakan sejuta— umat Islam pun longmarch dari Masjid Istiqlal ke Istana Presiden untuk meminta Jokowi memerintahkan Kapolri menangkap Gubernur DKI Jakarta tersebut. Namun, presiden malah memilih pergi ke bandara Soetta.


“Jokowi memang keterlaluan! Segini banyak umat dianggap angin lalu. Umat mau jumpa malah ngacir. Sementara pembakar masjid Tolikara jauh-jauh diterima sebagai takzim di Istana,” tegas Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto di sela-sela aksi, Jum’at (04/11/2016) di depan Istana Presiden.

Delegasi massa yang dipimpin Ustadz Bachtiar Nasir diterima perwakilan pemerintah di Istana Merdeka. Namun, para demonstran menolak karena hanya ditemui perwakilan pemerintah yang dipimpin Menko Polhukam Wiranto.

Wiranto didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menag Lukman Hakim, Seskab Pramono Anung dan beberapa anggota Komisi III DPR. Namun, perwakilan demonstran menolak berunding dengan Wiranto dan hanya ingin ditemui Presiden Jokowi.(mediaumat.com, 4/11/2016)

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan sejumlah pihak jangan menyalahkan masyarakat yang hendak menggelar unjuk rasa pada 4 November 2016 mendatang. Sosok yang patut disalahkan ialah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ‎yang telah memicu massa melakukan unjuk rasa besar-besaran.


‎”Jangan salahkan yang demonya saja. Pemimpin harus jaga lidahnya ini, hati-hati,” ungkap Ketua MPR Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/10/2016). Adapun penyebab aksi demo besar-besaran itu, lanjut Zulkifli, karena perkataan Ahok terkait surat Al Maidah 51 dianggap sudah melukai umat Islam.

“Bagusnya itu tidak ada pernyataan aneh-aneh sehingga orang tidak demo kan,” tutur Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Dia pun tak melarang jika ada sebagian kader PAN ikut serta dalam aksi demo itu.

“Ini bukan urusan PAN, ini urusan rakyat yang protes,” kata mantan Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Zulkifli pun berharap, aksi demo pada 4 November 2016 dapat berjalan damai. ‎”Demo silakan. Sampaikan apa pesannya, agar bisa diterima pihak terkait. Tapi harus damai, tidak anarkis, kalau mau sampaikan aspirasi ke DPR dan MPR silakan,” ucapnya. (sindonews.com, 31/10/2016)

Juru Bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto menyampaikan pandangannya tentang perspektif pluralitas dan pluralisme dalam Diskusi Seri Pembinaan Kerukunan Umat Beragama yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Ciamis, pada Ahad, 30/10/2016 bertempat di Gedung Sudirman Ponpes Darussalam Ciamis.

“Pluralitas adalah suatu keadaan dimana di tengah masyarakat terdapat banyak ragam ras, suku, bangsa, bahasa dan agama. Ini adalah sebuah kenyataan masyarakat sebagai hasil dari proses-proses sosiologis, biologis dan historis yang telah berjalan selama ini. Jadi, mustahil menolak pluralitas”, jelas Ismail.


Ia pun menyampaikan bagaimana pluralitas ini bukan menjadi faktor destruktif, tapi seharusnya komplementatif dalam rangka membangun kehidupan yang damai dan tentram.

Sementara dalam perspektif pluralisme, ia memandang bahwa pluralisme agama itu sebuah paham yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Agama apapun dalam pandangan paham ini hanyalah jalan yang berbeda untuk menuju titik kebenaran yang sama (other way to the same truth). 


Karena itu, tidak boleh ada klaim kebenaran atau ‘truth claim’ dari agama manapun bahwa agama itulah yang paling benar, dan juga tidak boleh ada klaim keselamatan (truth salvation) bahwa hanya bila memeluk agama itu saja umat manusia akan selamat dari siksa neraka. Dalam paham ini agama yang ada hanya jalan yang berbeda menuju titik kebenaran yang sama, maka semua agama pasti akan mengantarkan pemeluknya menuju surga.

Menurut Ismail, paham ini sangat tidak sesuai dengan watak agama. “Bagaimana mungkin, seseorang yang memeluk agama tidak boleh mengakui bahwa agamanya benar. Jika begitu untuk apa seseorang beragama?”, tanya Ismail.

“Jadi, sesungguhnya pluralisme berdiri di atas pondasi yang sangat rapuh. Jika ingin menciptakan kerukunan antar umat beragama, jangan memunculkan paham yang menimbulkan ketidakrukunan”, pungkas Ismail.

Maka, Ia pun menyimpulkan bahwa pluralitas dalam arti keragaman ras, suku, agama, bangsa, bahasa dan agama harus diterima. Sedangkan pluralisme, apalagi pluralisme agama harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip-prinsip aqidah Islam.

Mengenai kerukunan antar umat beragama, Ismail pun berpendapat bahwa ideologi kapitalisme lah yang telah mengeksploitasi agama. Berbagai konflik ketidakrukunan antar umat beragama lebih disebabkan oleh kepentingan ekonomi dan politik.

Menurutnya, kita harus menciptakan sebuah supra struktur sistem yang mampu menciptakan kerukunan. “Islam dalam sejarahnya itu plural, tapi Islam mampu menaungi keberagaman yang ada”, terangnya.

Dalam realitas historis, kejayaan Islam pada masa Andalusia Spanyol telah menorehkan tinta emas yang mencerminkan kehidupan kerukunan beragama yang harmonis. Sistem Islam inilah yang sejatinya menjadi pilihan dalam mewujudkan kehidupan kerukunan umat beragama yang baik. (banjarkota.com, 31/10/2016)

Contributors

Powered by Blogger.