Menyikapi masa kepemimpinan Jokowi-JK yang sudah berjalan tepat 3 tahun pada Jumat 20 Oktober 2017 ini, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendesak pemerintah untuk serius dalam menyelesaikan sejumlah persoalan yang terjadi.
Ketua Umum PP KAMMI Kartika Nur Rakhman menilai, dalam 3 tahun ini pemerintahan Jokowi-JK gagal memenuhi janji kampanye, terutama dalam Penegakan Hukum dan Perbaikan ekonomi masyarakat.
“Hari ini Ekonomi lesu dan Penegakan hukum jalan di tempat. Pemerintah terlalu berpatokan pada data makro, sementara kondisi riil menunjukkan daya beli masyarakat yang terus menurun. Begitu juga dalam penegakan Hukum, kasus-kasus korupsi besar menemui jalan buntu penyelesaiannya,” ujar Nurakhman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/10).
Senada dengan itu, Ketua Kebijakan PP KAMMI Riko P. Tanjung menilai Pemerintah telah gagal menjalankan nawacitanya. “Kenaikan tarif dasar listrik beberapa kali dan pembangunan yang berfokus pada infrastruktur telah mengakibatkan konsumsi dan daya beli masyarakat menurun,” tegas Riko.
Selain itu, menurut Riko, reformasi hukum di era Jokowi tidak berjalan dengan baik. Ini bisa dilihat dari penyelesaian kasus-kasus besar yang belum tuntas. “Banyak kasus-kasus besar di era Jokowi yang masih jalan di tempat seperti BLBI, Sumber Waras, Proyek Reklamasi dan E-KTP,” terangnya.
“Oleh karena itu, kita mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk segera menyelesaikan problem yang ada karena menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Indonesia,” tandas Riko.
[ suaraislam ]
Post a Comment