Tweet Share Share Share Share Share

Meski Ahok telah dianggap meminta maaf, namun proses hukum untuk mempidanakannya tetap harus berjalan. “Ahok minta maaf? Hukum harus tetap berjalan!” tegas Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto kepadamediaumat.com, Senin (10/10/2016).
Jubir HTI: “Ahok Minta Maaf ? Proses Hukum Harus Tetap Jalan!”

Menurut KUHP Pasal 156a itu kan harus dihukum. Sama seperti orang yang melanggar lalu lintas itu tidak bisa sekadar meminta maaf kepada polisi lalu bebas tidak ditilang. Polisi memaafkan tetapi tetap ditilang.

“Dulu juga penistaan pernah dilakukan Arswendo Atmowiloto. Arswendo dulu menghina Rasul lalu meminta maaf tetap saja dipenjara,” ungkapnya.

Di samping itu Ismail mempertanyakan mohon maafnya Ahok,“Kalau saya baca Ahok ini tidak sungguh-sungguh meminta maaf,” tegasnya.

Alasannya, tidak nyambung antara kesalahannya dan permintaan maafnya. Ahok itu dikatakan dari pidatonya di Kepulaun Seribu telah menghina Al-Qur’an.

“Permintaan maafnya itu tidak terkait Al-Qur’an, tetapi dia katakan terkait dengan kegaduhan yang telah timbul. Jadi tidak nyambung dengan persoalan yang timbul, apa masalahnya kemudian dia minta maaf sebelah mana,” kata Ismail.

Di samping itu, Ismail pun mengingatkan bahwa permintaan maaf Ahok ini harus diwaspadai atau dikritisi karena dari awal Ahok itu tidak ingin minta maaf. Kemudian dia mengeluarkan penjelasan yang justru semakin menambah penghinaan dia.

“Kalau kemarin di Kepulauan Seribu dia menghina Al-Qur’an, sekarang dia menghina para ulama, para ustadz dengan sebutan rasis, pengecut segala macam itu,” ungkapnya.

Ismail juga menyatakan bahwa publik harus melihat Ahok ini bukan hanya di dalam konteks satu peristiwa ini tetapi juga keseluruhan peristiwa sebelumnya yang menghina Islam termasuk apa yang terjadi di Kepulauan Seribu.[] Joko Prasetyo.
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Setelah melakukan pengkajian terhadap pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyimpulkan Gubernur DKI Jakarta tersebut telah menghina Al-Qur’an dan ulama.

“Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Gubernur DKI Jakarta dikategorikan: 

 (1) menghina Al-Qur’an dan atau 
(2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum,” tegas MUI Pusat seperti tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani  Ketua Umum MUI Pusat Dr KH Ma’ruf Amin dan Sekretaris Jenderal Dr H Anwar Abbas, MM, MAg, Selasa (11/10/2016) di Jakarta.

 Kesimpulan MUI tersebut didasarkan pada lima kenyataan terkait pernyataan Ahok.

 Pertama, Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.

 Kedua, ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin Muslim adalah wajib.

 Ketiga, setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.

 Keempat, menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat  51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.

 Kelima, menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat  51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

 MUI juga menyatakan aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Sebelumnya, Ahok menyatakan pernyataan yang mengandung penistaan terhadap Al-Qur’an dan Ulama.   “… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan.  

 Dibohongin pakai surat al Maidah51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya…” ujar Ahok, Selasa 27 September 2016 di Kepulauan Seribu.(mediaumat.com, 11/10/2016)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

“Di hadapan warga Kepulauan Seribu, Ahok sebut Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 51 membohongi dan membodohi umat Islam. Ini sangat melecehkan, makanya kita minta bertemu dengan anggota dewan supaya DPRD menggelar sidang untuk memakzulkan gubernur karena sudah melecehkan Al-Qur’an dan juga melecehkan konstitusi,” ujar  Ketua Badan Koordinasi Penanggulangan Penodaan Agama (Bakorpa) Edy Mulyadi, Jum’at (07/10/2016) di Gedung DPRD DKI Jakarta.
DPRD DKI Jakarta didesak Sejumlah ormas Islam untuk memakzulkan Gubernur Ahok.

Delegasi Bakorpa yang  terdiri dari perwakilan Syarikat Islam; Jamaah Ansharu Syari’ah; Majelis Mujahiddin Indonesia;  Korp Mubaligh Jakarta, BKPRMI; Himpunan Aktivis Masjid Tenabang tersebut disambut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra.

 “Secara internal Gerindra dan PKS mendukung ikhwan semuanya berkaitan dengan pernyataan dari Pak Gubernur yang melampaui kewenangannya apalagi dilakukan saat kegiatan kedinasan. Seperti apa tindak lanjutnya? Itu tergantung komunikasi politik yang terjadi di DPRD,” ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana.

 Karena suara PKS dan Gerindra bila digabung hanya 26 kursi, sedangkan jumlah anggota DPRD ada 106 kursi dari berbagai partai. Tahapan untuk memakzulkannya pun panjang. Mulai dari level hak interpelasi.

 “Hak bertanya secara kolektif terkait kebijakan yg masyarakat harus tahu,” beber Bang Sani, sapaan akrab Triwisaksana.

 Lalu naik ke level hak angket. “Yaitu penyelidikan, mengapa itu bisa terjadi,” jelasnya.

 Setelah itu barulah naik ke hak menyatakan pendapat. “Di level inilah kita bisa menyatakan memakzulkan gubernur,” ujarnya.

 Menurutnya, sudah belasan bahkan puluhan kali masyarakat mengadukan orang yang sama ke DPRD untuk dimakzulkan.

 Sayangnya, pada kasus kerusuhan pemindahan makam Mbah Priok, berhenti hanya pada level interpelasi. Pada kasus dugaan korupsi RS Sumber Waras, tidak tuntas dan berhenti sampai pada level hak angket.

 “Itu karena anggota dewan dari berbagai partai memiliki kepentingan yang beragam. Nah semoga, dalam penistaan ini, meski berbeda partai , mayoritasnya sepakat karena ini sudah menyinggung masalah akidah,” harapnya.

 Namun, Bang Sani juga mengingatkan, di level ini DPRD hanya melakukan permohonan pemakzulan. “Karena harus maju lagi ke Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya. (mediaumat.com, 8/10/2016)
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Contributors

Powered by Blogger.