USABersyariah

Usabersyariah.com - Seperti dikuti dari yukbersyariah.com : Kasus penangkapan Nurul Fahmi, pria yang membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid saat unjuk rasa bersama Front Pembela Islam (FPI), beberapa waktu lalu, mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat.

Salah satunya diungkapkan Dosen Asal Malaysia Bayu T Possuma. Dalam unggahannya di lini masa, facebook, Bayu membuat sebuah logika hukum sederhana.

Jika kalimat tauhid ditempel atau dituliskan kepada bendera dianggap menghina dan menodai, maka setidaknya ada dua implikasi.

Pertama, Benderanya dianggap lebih mulia dan kalimat tauhidnya sesuatu yang rendah. 

Sehingga ketika bendera ditempeli kalimat tauhid, bendera tersebut menjadi rendah dan ternoda....ini adalah bentuk kesyirikan.

Kedua, Kalau dianggap kalimat tauhidnya menodai bendera, maka kalimat tauhid dianggap sesuatu yg tercela, noda dan hina, krn bisa menodai bendera....Ini jelas masuk dalam penistaan agama.

Dia juga mengatakan, Polri dapat dituntut balik dengan pasal penistaan agama. Karena bagi kaum Muslimin kalimat tauhid adalah kalimat yang mulia bukan noda dan cela.

“Kalau penulisnya dianggap punya niat menghina bendera dengan menuliskan kalimat tauhid, maka tuntutan hukum penistaan agama lebih berat lagi, karena kalimat tauhid dianggap hina dan bisa dipakai untuk menghina.”

Oleh: Bayu T. Possuma, Ph.D, (Anggota Dewan Pakar Wahdah Islamiyah)

Komen Jendral Syuhada : "yang belum jelas itu kapan si penista dihukum? betul...?"

Istilah kelompok mayoritas dan kelompokminoritas sebenarnya tidak pernah ada di dalam sejarah Islam. Karena itu istilah ini tidak pernah digunakan dalam sejarah maupun fikih Islam. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya istilah ini:

1- Adanya Nation State, dengan batas

teritorial yang baku sehingga individu yang menetap di dalam wilayah terirorialnya tidak bisa berpindah ke wilayah lain, kecuali adanya izin dari Nation State kedua.

2- Hilangnya kontrol negara yang adil, yang direpresentasikan oleh Negara Khilafah, sehingga bisa menegakkan keadilan di dalam dan di luar wilayahnya, serta mencegah terjadinya kezaliman dalam segalabentuknya.

    

1, Ketika pengaruh Khilafah Islam mulai

melemah, istilah ini muncul. Ini sekaligus menegaskan bahwa istilah minoritas dan mayoritas ini bukan istilah Islam, tetapi istilah politik baru. Istilah ini baru digunakan sejak era penjajahan, sebagai bagian dari strategi devide et impera (politik belah bambu). Istilah minoritas didefinisikan dengan sekelompok penduduk di sebuah daerah, wilayah atau negara, yang berbeda dengan mayoritas, dengan ras, bahasa dan agama tanpa harus melihat posisi politik

tertentu.

2 Dalam konvensi internasional

disebut bahwa minoritas adalah ratusan rakyat sebuah negara, yang terdiri dari etnis, bahasa atau agama, yang berbeda dengan mayoritas penduduknya.

3, Dalam Negara Khilafah, istilah mayoritas dan minoritas ini tidak ada, dan tidak akan digunakan. Negara Khilafah yang dibangun berdasarkan akidah Islam, dan menerapkan hukum Islam secara kâffah kepada seluruh rakyat. 

Negara Khilafah akan melebur seluruh rakyatnya, baik Muslim maupun non-Muslim, Arab maupun non-Arab, dalam satu ikatan ideologi yang sama, yaitu Islam. Setelahndilebur dengan ideologi yang sama, seluruhnbangsa dan pemeluk agama yang hidup di dalam wilayah Khilafah mempunyai loyalitas yang sama kepada Islam. 

Meski merekanbukan Muslim. identitas mereka juga sama, yaitu Islam, termasuk bahasanya, yaitu bahasa Arab yang merupakan bahasa Islam.

Mengenai tidak adanya minoritas dan

mayoritas karena faktor etnis, suku dan

bangsa, jelas telah dinyatakan oleh Nabi saw.:

ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺃَﻟَﺎ ﺇِﻥَّ ﺭَﺑَّﻜُﻢْ ﻭَﺍﺣِﺪٌ ﻭَﺇِﻥَّ ﺃَﺑَﺎﻛُﻢْ ﻭَﺍﺣِﺪٌ، ﺃَﻟَﺎ ﻟَﺎ

ﻓَﻀْﻞَ ﻟِﻌَﺮَﺑِﻲٍّ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﻋْﺠَﻤِﻲٍّ ﻭَﻟَﺎ ﻟِﻌَﺠَﻤِﻲٍّ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺮَﺑِﻲٍّ ﻭَﻟَﺎ ﻟِﺄَﺣْﻤَﺮَ

ﻋَﻠَﻰ ﺃَﺳْﻮَﺩَ ﻭَﻟَﺎ ﺃَﺳْﻮَﺩَ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﺣْﻤَﺮَ ﺇِﻟَّﺎ ﺑِﺎﻟﺘَّﻘْﻮَﻯ، ﺃَﺑَﻠَّﻐْﺖُ ؟ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ :

ﺑَﻠَّﻎَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ

“Wahai umat manusia, ingatlah bahwa Tuhan

kalian adalah satu, dan nenek moyang kalian

juga satu. Tidak ada kelebihan bangsa Arab

atas bangsa non-Arab, juga bangsa non-Arab

atas bangsa Arab; bangsa berkulit putih atas

bangsa kulit hitam, juga bangsa kulit hitam

atas bangsa kulit putih, kecuali karena

ketakwaannya. Apakah aku sudah

menyampaikan?”

 Mereka [para sahabat]menjawab, “Rasulullah saw. telah

menyampaikan.” (HR Ahmad). 4

Ini adalah penegasan Nabi saw. saat khutbah Haji Wada’. Dengan tegas Nabi saw.

menyatakan bahwa identitas ketakwaan atau Islam itulah satu-satunya identitas yang ada; sementara identitas kesukuan, etnis dan

bangsa semuanya telah dilebur dalam

identitas keislaman. 

Karena itu meski suku, etnis dan bangsa tertentu jumlahnya banyak,

itu tidak menentukan kedudukannya di dalam Islam. Yang menentukan adalah kualitas ketakwaan atau keislamannya.

Dengan demikian aspek dan faktor kesukuan, etnis dan bangsa yang menjadi penyebab lahirnya kelompok mayoritas dan minoritas jelas telah dihapus oleh Islam. Sebabnya, siapapun sama kedudukannya di dalam Islam.

Inilah yang juga ditunjukkan oleh Nabi saw. ketika beliau mengangkat Muhammad bin Maslamah untuk menjadi pimpinan sementara di Madinah, selama Nabi saw. tidak berada di tempat saat berperang. Padahal Muhammad bin Maslamah bukan dari suku Quraisy. 

Begitu juga Abu Bakar yang dari suku Quraisy menjadi Khalifah, menggantikan Nabi saw., meski suku Quraisy di Madinah merupakan suku minoritas karena yang menjadi pertimbangan bukan faktor kesukuan, tetapi keislamannya.

Begitu juga aspek dan faktor agama, bukan karena banyaknya pemeluknya, tetapi karena loyalitas yang harus diberikan oleh para pemeluk agama kepada Islam meski boleh jadi di wilayah tersebut pemeluk Islam tidak

banyak. Ketika Negara Islam berdiri di

Madinah, jumlah pemeluk Islam dibanding dengan pemeluk Yahudi dan penganut pagan ( musyrik) hampir berimbang, jika tidak bisa dikatakan kalah. 

Begitu juga setelah Negara Islam menaklukkan berbagai wilayah yang ada di Jazirah Arab, tidak semuanya Muslim.

Bahkan Nabi saw. memberikan jaminan

kepada non-Muslim untuk tetap dibiarkan memeluk agamanya:

ﻭَﻛَﺘَﺐَ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﻫْﻞِ ﺍﻟْﻴَﻤَﻦِ : ‏[ ﻣِﻦْ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﻫْﻞِ ﺍﻟْﻴَﻤَﻦِ

ﻭَﺃَﻧَّﻪُ ﻣَﻦْ ﺃَﺳْﻠَﻢَ ﻣِﻦْ ﻳَﻬُﻮﺩِﻱٍّ، ﺃَﻭْ ﻧَﺼْﺮَﺍﻧِﻲٍّ، ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ،

ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻟَﻬُﻢْ ﻭَﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ، ﻭَﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﻳَﻬُﻮﺩِﻳَّﺘِﻪِ، ﺃَﻭْ

ﻧَﺼْﺮَﺍﻧِﻴَّﺘِﻪِ، ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻻ ﻳُﻔْﺘَﻦُ ﻋَﻨْﻬَﺎ، ﻭَﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟْﺠِﺰْﻳَﺔُ ‏]

Baginda telah menulis surat kepada penduduk Yaman, “Dari Muhammad, Rasulullah kepada penduduk Yaman. Bahwa, siapa saja dari kalangan Yahudi yang memeluk Islam, atau dari kalangan Nasrani yang memeluk Islam, maka dia termasuk orang Mukmin. Dia akan mendapat hak dan kewajiban yang sama dengan mereka. Siapa saja yang tetap memeluk Yahudi atau Nasrani tidak boleh dipaksa meninggalkannya. Atas dirinya diwajibkan jizyah.” (HR al-Qasim dalam kitab Al-Amwâl ).

Ini membuktikan bahwa persoalan mayoritas dan minoritas karena faktor agama dalam pandangan Islam sebenarnya tidak ada.

Sebabnya, Islam yang diterapkan sebagai ideologi mengatur Muslim dan non-Muslim dengan aturan yang adil. Masing-masing juga diatur dengan hukum yang jelas dan detail tanpa dilihat mayoritas atau minoritas jumlah pemeluknya. Non-Muslim, meski berstatus sebagai Ahli Dzimmah, mempunyai hak yang sama dengan kaum Muslim, kecuali dalam perkara yang dikhususkan kepada kaum Muslim. Mereka tidak dilihat sebagai kelompok minoritas non-Muslim.

Begitu juga minoritas dan mayoritas karena faktor bahasa. Sebabnya, apapun latar belakang etnis, suku dan bangsanya, ketika mereka hidup di wilayah Islam, mereka harus

menggunakan bahasa Arab, sebagai bahasa Islam, bahasa persatuan dan kesatuan. Karena itu bangsa-bangsa non-Arab pun akhirnya menguasai bahasa Arab. 

Dari sana lahir ribuan ulama yang menguasai bahasa Arab, meskimereka bukan orang Arab. Sebut saja, Imam al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan al-Hakim dari kalangan ahli hadis; Imam az-Zamakhsyari, al-Qurthubi, Ibn Katsir dan as-Suyuthi dari kalangan ahli tafsir; Sibawaih, IbnSikiyat dan lain-lain dari kalangan ahli bahasa.

Mereka semuanya bukan orang Arab. Namun,bahasa Arab sebagai bahasa Islam telahmenjadikan mereka menguasai bahasa tersebut, bahkan melebihi orang Arab sendiri. Karena itu Nabi saw. menyatakan:

ﺃَﺣِﺒُّﻮﺍ ﺍﻟْﻌَﺮَﺏَ ﻟِﺜَﻼﺙٍ : ﻷَﻧِّﻲ ﻋَﺮَﺑِﻲٌّ، ﻭَﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥُ ﻋَﺮَﺑِﻲٌّ، ﻭَﻛَﻼﻡُ ﺃَﻫْﻞِ

ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﻋَﺮَﺑِﻲٌّ

Cintailah Arab karena tiga alasan: karena aku adalah Arab, al-Quran berbahasa Arab dan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab

(HR ath-Thabrani, al-Hakim dan al-Baihaqi).

Mempelajari, menguasai dan menggunakan bahasa Arab bukan karena suku, etnik dan bangsanya, tetapi karena perintah Nabi saw.

dan tuntutan Islam. Karena itu bahasa Arab adalah bahasa Islam. Ketika bahasa ini digunakan semata karena Islam, bukan karena dominasi bangsa Arab atas bangsa non-Arab, atau Arab mayoritas, dan non-Arab sebagai minoritas. Tidak, tetapi semata karena ini adalah bahasa Islam.

Islam tidak memberangus kebebasan

beragama non-Muslim. Mereka tetap

dibolehkan beribadah, makan, minum,

berpakaian, menikah dan talak berdasarkan agama mereka. Namun, dalam urusan lain yang tidak diatur oleh agama mereka, seperti

politik dalam dan luar negeri, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, sanksi hukum, dan peradilan, mereka tunduk dan loyal pada

Islam. 

Jika dalam seluruh aspek di luar aspek-aspek yang diatur oleh agama mereka, mereka tunduk dan loyal kepada Islam, Negara Khilafah pun tidak akan memerangi mereka. Sebaliknya, mereka berhak mendapat perlindungan dari negara sebagai Ahli Dzimmah dengan hak yang sama dengan kaum Muslim, kecuali apa yang dikhususkan untuk kaum Muslim.

Dengan demikian jelas istilah mayoritas danminoritas yang lahir karena faktor etnis, bahasa dan agama tersebut tidak ada dalam Islam. Istilah ini juga berbahaya karena merupakan bagian dari strategi yang digunakan oleh penjajah untuk terus-menerus mengontrol negeri-negeri kaum Muslim. [KH. Hafidz Abdurrahman]

Catatan kaki:

1 Sulaiman Muhammad Tubuliyah, Al-

Ahkam as-Siyasiyyah li al-‘Aqalliyat al-

Muslimah fi al-Fiqh al-Islami , Dar al-Bayariq,

Beirut, cet. I, 1997 M/1417 H, hal. 27-28.

2 ‘Abdul Wahhab al-Kayali, Mawsu’ah

as-Siyasah, al-Mu’assasah al-‘Arabiyyah li ad-

Dirasah wa an-Nasyr, Beirut, cet. I, 1987, Juz

I/244.

3 Ahmad ‘Athiyyatullah, Al-Qamus as-

Siyasi , Dar an-Nahdhah al-‘Arabiyyah, Kaero,

cet. II, 1968, hal. 96.

4 Lihat: al-Albani, Silsilah al-Ahâdits as-

Shahîhah , Juz VI/199.

Pahlawan adalah gelar yang diberikan kepada orang yang telah berjasa besar kepada orang lain, bisa masyarakat bahkan bangsa atau negara. Seperti pahlawan yang telah gugur mendahuluhi kita contohnya. 

Telah berjuang dengan gigih berani melawan penjajah dan mengusir para penjajah dari negeri kita tercinta ini.

  

     

Pahlawan pasti rela berkorban. Harta benda yang telah dikumpulkan susah payah diberikan untuk berkontribusi dalam perjuangan. 

Disela sela memenuhi kebutuhan hidup waktu juga dicurahkan untuk tujuan yang hendak diraih. 

Tak hanya itu saja, batin dan fikiran pun digunakan untuk memikirkan strategi atau langkah rencana yang akan dipilih.

Itulah sedikit gambaran tentng pahlawan. Semoga menambah wawasan. 

Silahkan menambahkan jika memiliki tambahan gambaran tentang pahlawan di kolom komentar. 

Nurul Fahmi (berkaos hijau tua) bersama KH Arifin Ilham dan aparat kepolisian saat dibebaskan Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (24/01/2017).

Usabersyariah.Com– Nurul Fahmi (NF), pemuda yang telah dibebaskan oleh Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (24/01/2017), sebelumnya ditangkap karena membawa bendera bertulisan kalimat tauhid.

Penangkapan Nurul Fahmi tersebut mengundang sorotan tersendiri oleh berbagai kalangan, termasuk Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil menilai, kepolisian harus bertindak adil dalam penegakan hukum agar tidak berdampak buruk dan menimbulkan kemarahan publik.

“Karena orang yang melakukan corat-coret bendera (Merah PUtih) itu, kan, banyak sekali. Tapi kemudian yang ditindak hanya NF,” ujarnya kepada hidayatullah.com di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, beberapa waktu sebelum pembebasan Nurul Fahmi.

Apalagi, sambung Dahnil, tulisan yang terdapat pada bendera yang dipakai Nurul Fahmi tersebut adalah kalimat “La ilaha illallah”.

Sehingga, lanjutnya, bukan tidak mungkin penangkapan itu diterjemahkan oleh masyarakat seakan sebagai bentuk fobia Islam.

“Kalau menggunakan simbol Islam itu ditindak, kalau yang lain tidak,” ungkapnya mengkritisi.

Dahnil mewanti-wanti, dengan ketidakadilan dalam penegakan hukum seperti ini justru menciptakan kekacauan baru.

Yang mana, kata dia, jika kondisinya seperti ini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian terus menurun.

Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia Dinilai Semakin Langka

Diketahui, Selasa siang Nurul Fahmi sudah dibebaskan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. 

Penangguhan penahanan itu atas jaminan KH Arifin Ilham, pihak keluarga Nurul Fahmi, dan kuasa hukumnya.*

( hidayatullah )

UsaBersyariah.Com - Komunitas pencinta kuliner Kota Semarang, Brotherfood Kuliner Semarang, kembali menggelar festival makanan olahan daging babi atau Pork Festival. Hal ini dilakukan dalam menyambut Imlek tahun 2017. Acara ini akan digelar tempat yang sama seperti tahun lalu, di Mall Sri Ratu di Jl. Pemuda, Semarang pada 23-29 Januari 2017.

Festival yang sudah berlangsung tahun lalu ini masih menyisakan pro dan kontra. Pada tahun 2016 lalu saja, pada saat perdana acara tersebut sempat mendapat penolakan dari organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Semarang. Meski demikian, penolakan itu tak berdampak pada pembatalan acara tersebut, sehingga acara tetap berlangsung (semarangpos.com, 2017).

Mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua Brotherfood Semarang, Firdaus Adi Nugroho yang menyatakan bahwa, “Kali ini kami juga yakin tak akan ada gangguan dari pihak-pihak luar yang tidak setuju. Saya yakin karena masyarakat di Semarang memiliki toleransi yang tinggi. Toh, sudah jelas jika makanan yang disajikan adalah daging babi, jadi yang tidak sesuai keyakinan, dimohon untuk tidak datang apalagi mencicipi,” beber Daus (semarangpos.com, 2017).

Pernyataan Ketua Brotherfood Semarang tersebut merupakan bentuk kebablasan toleransi yang dijamin oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Penyelenggaraan Pork Festival ini merupakan toleransi yang kebablasan dari Pemkot semarang yang gagal paham dalam mengatur hal tersebut ditengah mayoritas muslim Semarang, terlebih acara di selenggarakan di tempat umum. Seharusnya acara-acara tersebut di selenggarakan di tempat yang terbatas pada komunitas mereka saja, tanpa mengurangi hak-hak mereka.

Berikut adalah kronologisnya, pada hari Jum’at (20/1-2017), Forum Umat Islam Semarang (FUIS) melakukan audiensi ke Polrestabes Semarang terkait penolakan Pork Festival, juga hadir di sana Panitia Penyelenggara acara, yaitu Firdaus. Berikut isi kesepakatannya yang ditandatangani oleh Firdaus Adinegoro dan FUIS (Forum Umat Islam Semarang).

“Bersama ini menyatakan dengan tanpa ada paksaan, 

penyelenggaraan Pork Festival dibatalkan dan 

akan fokus menyelenggarakan Perayaan IMLEK. 

Dan kami berjanji tidak akan menyelenggarakan 

Pork Festival dan sejenisnya di waktu mendatang. 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dijadikan 

maklum adanya.”

Namun pada tanggal 23 Januari 2017, acara tersebut tetap berjalan dengan pengubahan nama, dari Pork Festival menjadi Festival Kuliner Imlek, walaupun namanya diubah, tetapi sama esensinya. 

Penyelenggaraan Pork Festival memang dibatalkan, namun Perayaan IMLEK tetap berjalan di tempat yang sama dan tetap terdapat makanan olahan daging babi.

Padahal jelas-jelas tidak ada kalimat yang menyatakan boleh menyelenggarakan acara dengan mengganti nama acara, atau kalimat-kalimat yang semisalnya dalam nota kesepakatan tersebut. Dan jelas bahwa panitia berjanji untuk tidak akan menyelenggarakan Pork Festival dan sejenisnya di waktu mendatang. Ada indikasi pemlintiran dan kepentingan di sini agar acara tetap berjalan.

Dalam Islam terdapat batasan-batasan tentang hal ini, Mazhab Imam Abu Hanifah menyatakan: “Islam membolehkan ahlu dzimmah meminum minuman keras, memakan daging babi, dan menjalankan segala aturan agama mereka dalam wilayah yang diatur oleh syariat.”

Dalam kepimimpinan Islam, acara-acara non-muslim tersebut harus dilakukan secara privat dan tidak dilakukan di ruang publik. Namun bila, misalnya seorang ahlu dzimmah membuka toko yang menjual minuman keras, atau mengadakan event yang mempromosikan minuman keras, maka dia akan dihukum berdasarkan aturan syariat Islam. Aturan ini adalah konsekwensi dari Pemimpin Muslim dan Kepemimpinan Islam yang telah Rasulullah contohkan.

Ini menjadi dilema kaum muslim yang menolak event ini. Karena dari pihak panitia sendiri sudah melarang orang islam untuk datang ke acara Pork Festival. Justru ketika kita melarangnya akan menimbulkan tuduhan atau cap sebagai kaum intoleran, seperti yang diucapkan oleh Firdaus selaku Ketua Brotherfood Semarang, “Sama seperti tahun lalu, ia pun meminta kepada warga Muslim agar tak datang ke lokasi Pork Festival. Ini demi mengantisipasi protes dari kaum intoleran yang selama ini ada di Ibukota Jateng” (metrosemarang.com, 2017).

Inilah kalau pemimpin muslim tapi tidak menerapkan sistem Islam, hanya muslimnya saja yang memimpin, namun bukan Islamnya yang mempimpin. Artinya Islam belum menjadi kepemimpinan ditengah-tengah umat, sehingga hal-hal dilematis ini akan tetap ada di tubuh kaum muslim, kewajiban karena tuntutan aqidah akan berujung pada cap intoleran, radikal, melanggar HAM dan cap-cap lainnya. 

Maka kita kaum muslim juga butuh kepemimpinan Islam, bukan hanya pemimpin yang muslim saja. Kemaksiatan yang berbalut kebablasan toleransi akan tetap ada dan bahkan umat Islam akan juga terus diserang dengan toleransi ala Demokrasi.

Allah Swt menurunkan syariat Islam kepada Rasulullah saw sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, bukan hanya muslim saja, apapun warna kulit, agama, ras, dan segala latar belakang mereka.

"Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam" (TQS. al-Anbiya [21]: 107).

Jika kita kaji syariat dengan baik, maka kita akan melihat betapa syariat Islam telah memberikan panduan rinci bagaimana menangani urusan kaum Muslim, juga non-Muslim, yang hidup di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Penerapan syariat terhadap non-Muslim merupakan metode praktis dakwah Islam kepada non-Muslim. Adakah cara yang lebih baik bagi non-Muslim untuk melihat kebenaran Islam selain dengan hidup berdasarkan sistem Islam itu sendiri, dan mengalami kedamaian dan keadilan hukum Allah Swt?.

Wallahu a’lam bishowab  

Oleh : Septian Wahyu (Lajnah Khusus Mahasiswa HTI Kota Semarang)

Usabersyariah.Com -- Wabah informasi hoax, khususnya di media sosial, telah menyita perhatian dunia termasuk Indonesia. Pesatnya perkembangan telepon pintar membuat publik semakin mudah mengakses beragam informasi dan berita hanya dalam genggaman tangan. Imbasnya informasi palsu ikut tersebar dengan mudah, yang bagi sejumlah orang malah diyakini sebagai kebenaran. Bahkan tidak sedikit tokoh masyarakat, institusi negara, dan ormas menjadi korban dari penyebaran hoax.   

Hal ini mendorong pemerintah membentuk Badan Siber Nasional (BSN) yang akan memproteksi kegiatan siber secara nasional. Dengan demikian diharapkan masyarakat tidak akan bingung dengan informasi yang beredar (infohumas.com). Sebelumnya, Departemen Komunikasi dan Informatika RI telah melakukan pemblokiran 700.000 lebih situs, termasuk di dalamnya situs-situs hoax (kompas.com).   

Upaya menangkal penyebaran berita hoax tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat juga berinisiatif melawan berita hoax. Berbagai komunitas anti hoax dibentuk untuk mengajak masyarakat agar lebih cerdas menyikapi media sosial dan bersama-sama melawan hoax. Masyarakat pun bisa melaporkan berita-berita hoax yang mereka temukan ke situs-situs yang telah mereka sediakan, termasuk melalui aplikasi Turn Back Hoax.   

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Kristiono menuturkan, Turn Back Hoax merupakan langkah awal yang baik untuk membatasi peredaran berita hoax. Namun hal itu dianggap belum cukup. Menurutnya, masih perlu dilakukan langkah yang menyentuh sumber persoalan. Yakni, literasi baca yang rendah sebagai akibat dari edukasi yang juga rendah. "Untuk itu tentunya diperlukan tambahan pengetahuan dan peningkatan pendidikan di Indonesia," tuturnya. Ditambahkan pula oleh Ketua Bidang Kebijakan Strategis Mastel Teguh Prasetya, perlu ada kerja sama untuk meningkatkan literasi digital informasi masyarakat agar masyarakat bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang merupakan informasi hoax (radarpekalongan.com).   

Maraknya peredaran hoax saat ini setidaknya dipicu oleh dua motif, yaitu ekonomi dan politik. Ada situs-situs yang memang sengaja dibuat dengan tujuan mendapatkan kunjungan sebanyak mungkin dengan membuat berita penuh sensas, pada ujungnya pengelola akan mendapatkan uang dari pihak Google. Selain itu, motif untuk menjatuhkan lawan politik, baik tokoh maupun kelompok juga marak. Hal semacam ini tentunya bisa memecah belah umat dan bangsa.   

Berita Hoax, Mampukah Dihilangkan ?   

Di alam demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat seperti sekarang ini, menghilangkan berita hoax di tengah-tengah masyarakat ibarat memotong rumput liar yang senantiasa muncul meskipun sudah dipotong berulang kali. Upaya pemerintah untuk menangkal berita hoax tidak akan berjalan efektif. Mengapa ? Karena akar permasalahannya yaitu sistem demokrasi-kapitalisme masih dibiarkan diterapkan di tengah-tengah masyarakat kita. Sistem ini begitu menjunjung tinggi kebebasan, termasuk kebebasan berpendapat.   

Dengan dibukanya kran kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi, orang bebas menyebarkan informasi apa saja. Tidak ada batas yang jelas antara berita yang benar dan yang salah karena standar kebenaran berada di tangan manusia yang sifatnya relatif. Akibatnya, banyak ambiguitas dalam menilai mana informasi yang layak sebar atau sebaliknya.   

Walaupun telah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur soal penyebaran informasi dan pemberian sanksi pidana penjara enam tahun dan denda Rp.1 miliar kepada siapa saja yang menyebarkan berita hoax walaupun hanya sekedar menyebarkan (forward), tidak semua orang dapat tersentuh aturan ini. Mengingat begitu banyaknya pengguna medsos dibandingkan jumlah SDM dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengawasi pengguna sosmed yang jumlahnya mencapai 132 juta pada tahun 2016 (kompas.com).   

Dalam sistem kapitalisme dimana halal-haram ditinggalkan, orang akan melakukan apa pun untuk bisa meraih keuntungan sebesar mungkin dengan modal sekecil-kecilnya, termasuk dengan menyebarkan berita hoax. Bisnis situs berita hoax dianggap menguntungkan dan tak perlu modal serta biaya operasional besar. Inilah sebabnya mengapa bisnis ini begitu menarik minat banyak orang. Pendapatan rata-ratanya bisa mencapai Rp.600 juta - 700 juta/tahun. Angka yang sangat menggiurkan dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini.   

Rendahnya literasi digital masyarakat sehingga berita hoax dengan mudah diterima dan dilahap di masyarakat tidak terlepas dari sistem pendidikan berbasis sekulerisme yang diterapkan negeri ini. Masyarakat tidak memiliki standar yang jelas untuk memilah suatu berita. Apalagi menjadikan Islam sebagai standar untuk menilai kebenaran suatu berita. Islam dimarginalkan sebatas mengatur ibadah ritual, tidak dijadikan sebagai standar benar-salah, baik-buruk, terpuji-tercela dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun bernegara.   

Faktor ideologi pun tidak kalah pentingnya. Meskipun sering dikatakan bahwa media, khususnya media massa, harus netral dan objektif, tapi fakta di lapangan mengatakan sebaliknya. Media akan senantiasa berpihak mengikuti arah kebijakan sang pemilik media. Itu berarti tergantung kepada ideologi yang diemban si pemilik media.   

Media sebagai pilar keempat demokrasi akan menjadi penjaga eksistensi ideologi demokrasi-kapitalisme. Masih ingat bagaimana AS menggunakan media untuk "membohongi" dunia bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal sehingga menjadi alasan bagi AS untuk menyerangnya pada tahun 2003? Begitupun dengan kasus terorisme yang diidentikkan dengan Islam. Media punya peranan besar - tidak terkecuali media sosial - untuk menyebarkan berita hoax bahwa terorisme identik dengan Islam.   

Islam sebagai dien yang sempurna, tentunya mengatur juga masalah ini. Di dalam al-Qur’an telah jelas diterangkan bahwa berita bohong atau hoax adalah modal orang-orang munafik untuk merealisasikan niat kotor mereka,

 "Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang- orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar, dalam keadaan terlaknat. Dimana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya" (TQS. al-Ahzaab 33 : 60-61).   

Sebagai seorang Muslim kita diperintahkan untuk tabayyun atau meneliti kebenaran sebuah berita sebelum mempercayai apalagi menyebarkannya, yang bisa menjerumuskannya dalam fitnah. Allah SWT berfirman, 

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu" (TQS.al-Hujurat 49 : 6)   

Ketika menerima atau mendengar berita bohong (hoax) dan menyebarkannya, terkadang kita menganggapnya sebagai hal yang kecil atau biasa, padahal itu di sisi Allah SWT adalah perkara besar, sebagaimana firman Allah SWT,

 "(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakann dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga dan kamu menganggap sesuatu yang ringan saja. Padahal dia di sisi Allah adalah besar" (TQS. an-Nuur 24 : 15).

Adapun bagi mereka yang menyebarkan berita hoax tanpa menyadari bahwa berita itu bohong, maka Allah SWT telah memperingatkan kita dalam surat al-Isra ayat 36 yang artinya,

”Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabannya."   

Tanpa adanya ketakwaan individu, kontrol dari masyarakat, dan penjagaan oleh negara sebagai pelayan rakyat, maka keberadaan berita hoax akan senantiasa mengiringi sejarah perjalanan s

uatu masyarakat. Ketiga hal ini hanya ada dalam sistem Islam dimana individu, masyarakat dan negara berjalan di atas satu koridor yang sama, yaitu keimanan kepada Allah SWT. Semuanya harus tunduk pada aturan Al-Khaliq dalam seluruh aspek kehidupan sebagai konsekuensi keimanan mereka kepada-Nya.   

Di dalam sistem Islam, edukasi terhadap masyarakat, khususnya literasi digital, melalui sistem pendidikan yang dilakukan negara akan mendidik individu masyarakat dalam memilah berita atau informasi berdasarkan standar yang jelas dan pasti, yaitu aqidah Islam.   

Tidak terkecuali bagi insan media.  Mereka harus memiliki framing yang jelas ketika menyajikan berita, yaitu berdasarkan sudut pandang Islam. Ada kode etik jurnalis yang harus dipatuhi sehingga berita yang disebar adalah berita yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan, serta tidak bertentangan dengan hukum syara.   

Masyarakat juga akan mengontrol berita-berita yang beredar karena aktivitas amar ma'ruf berjalan. Begitu pun dengan negara. Negara melalui Departemen Penerangan akan mengawasi media massa dan media sosial sehingga berita-berita yang beredar di tengah-tengah masyarakat adalah berita yang benar dan tidak bertentangan dengan aqidah dan hukum-hukum Islam.   

Jika media massa, termasuk media sosial,  melakukan tindakan pidana maka negara dapat memberikan sanksi berupa ta'zir (hukuman yang tidak ditentukan kadarnya oleh syariah),  kecuali pidana qadzaf (menuduh berzina) yang termasuk kategori hudud (hukuman yang ditetapkan kadarnya oleh syariah). Beberapa tindakan pidana itu adalah melakukan provokasi (tahridh), penghinaan (sabb), memfitnah (iftira'), menuduh berzina (qadzaf), menyebarkan gambar porno dan menyebarkan berita bohong.

Media massa dalam Islam akan menjadi alat konstruktif untuk memelihara identitas keislaman masyarakat, di samping sebagai sarana dakwah yang akan menampilkan kemampuan dan kekuatan Islam dalam mewujudkan islam rahmatan lil'alamin.  Ini semua tentunya akan terwujud ketika sistem Islam diterapkan oleh sebuah institusi negara yang bernama Daulah Khilafah Islamiyah.  

 Wallahu'alam bi ash-shawab[]

Oleh : Lisa Erisca, S.Si.,Apt. (Tim Media Muslimah DPD I HTI Jabar) 

==============================

Dukung terus Opini Syariah dan Khilafah. Raih Amal Sholih dengan Ikut Serta Menyebarkan Status ini.

==============================

Jika Saudari ingin bergabung dalam perjuangan MUSLIMAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA silahkan layangkan pesan dengan format:

NAMA JELAS, ALAMAT LENGKAP, NO TELP/HP, ALAMAT EMAIL.

Insya Allah, Muslimah Hizbut Tahrir di daerah terdekat akan segera menghubungi.

==============================

Silahkan ikuti kami di:

www.hizbut-tahrir.or.id

Facebook : www.facebook.com/opinimhti

Twitter : www.twitter.com/women4khilafah

Instagram: www.instagram.com/muslimahhtiid

Youtube : www.youtube.com/user/MUSLIMAHMEDIACENTER

Radio CWS: www.muslimah-htichannel.blogspot.com/